Jabar-Cakrawalanews.media|
Ketua Panitia Hari Pers Nasional (HPN) Bekasi Raya 2026, Ade Muksin, angkat bicara terkait munculnya sejumlah pemberitaan sepihak yang menyudutkan dirinya. Ade menyayangkan adanya narasi yang mengajak publik untuk menangkap dan memenjarakan dirinya tanpa adanya proses konfirmasi terlebih dahulu.
“Meskipun nama saya tidak disebutkan secara eksplisit, publik tentu mengetahui bahwa Ketua Panitia HPN Bekasi Raya 2026 adalah saya. Sangat disayangkan apabila pemberitaan yang berpotensi merugikan nama baik seseorang disampaikan tanpa klarifikasi,” ujar Ade kepada wartawan di Kota Bekasi, Jumat (26/6/2026).
Ade menegaskan bahwa tudingan mengenai penyelewengan dana tersebut salah sasaran. Ia menjelaskan bahwa Panitia HPN Bekasi Raya 2026 sama sekali tidak pernah menjadi pengguna anggaran maupun pengelola keuangan yang bersumber dari APBD Kota Bekasi.
Menurutnya, seluruh penganggaran dilakukan secara resmi oleh Diskominfostandi Kota Bekasi. Sementara itu, teknis pelaksanaan pekerjaan di lapangan menjadi tanggung jawab penuh pihak Event Organizer (EO) yang ditunjuk melalui mekanisme pengadaan pemerintah. Panitia pun tidak memiliki hubungan kontraktual apa pun dengan pihak EO.
Sejak awal, Ade justru menghendaki agar pengelolaan anggaran tetap dilakukan melalui mekanisme pemerintah demi menjaga transparansi dan menghindari potensi konflik kepentingan. Adapun dokumen yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Bekasi baru-baru ini merupakan laporan pelaksanaan kegiatan beserta apresiasi, bukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan.
Ia pun mengingatkan sesama insan pers untuk tetap menjunjung tinggi prinsip verifikasi, check and recheck, serta keberimbangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
“Kritik merupakan bagian dari demokrasi dan kami menghormatinya. Namun kritik juga harus didasarkan pada data, verifikasi, serta tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik agar tidak merugikan nama baik seseorang tanpa dasar yang jelas,” pungkas Ade. (Red)
