Jabar-Cakrawalanews.media|
Praktik dugaan pencurian arus listrik berskala besar terbongkar di bangunan rumah kontrakan milik Kepala Desa (Kades) Cibuntu terpilih. Sebanyak 38 unit meteran listrik terpaksa diputus paksa di tempat oleh petugas gabungan dalam inspeksi mendadak (sidak) yang digelar pada Kamis (12/11/2026).
Operasi penertiban tersebut melibatkan 15 personel dari tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN Wilayah Tambun dan Unit Layanan Pelanggan (ULP) Cikarang, dengan pengawalan ketat dari dua anggota Polres Metro Bekasi. Langkah tegas ini diambil menyusul ramainya sorotan publik dan pemberitaan mengenai dugaan penyalahgunaan aliran listrik di aset properti pribadi milik sang kades terpilih.
Setibanya di lokasi, petugas langsung menyisir dan memeriksa kondisi teknis pada 71 meteran listrik yang terpasang di area kontrakan tersebut. Dari hasil pengecekan, ditemukan bahwa lebih dari separuh instalasi—yakni 38 meteran—mengalami pelanggaran berat dan terindikasi mencuri aliran listrik.
“Setelah dilakukan pengecekan mendalam, kami mendapati 38 meteran yang tidak sesuai dengan ketentuan regulasi PLN. Saat itu juga langsung kami lakukan pemutusan,” ujar salah seorang petugas P2TL yang memimpin jalannya pemeriksaan di lapangan.
Selain memutus aliran listrik pada puluhan meteran bermasalah tersebut, tim P2TL melayangkan teguran keras kepada Kades Cibuntu terpilih selaku pemilik dan penanggung jawab penuh bangunan. Dalam proses sidak berlangsung, pihak pemilik kontrakan diwakili oleh kuasa hukumnya yang menandatangani berita acara serta surat pernyataan resmi di hadapan petugas PLN dan kepolisian.
“Pihak pemilik kontrakan selaku penanggung jawab tempat langsung diberikan teguran keras. Pihak pemilik diminta segera menyelesaikan seluruh konsekuensi administratif dan kewajiban sesuai prosedur yang berlaku,” tegas petugas P2TL tersebut.
Kasus ini kini memasuki babak serius dan berpotensi berbuntut panjang ke ranah hukum. Selain sanksi perdata dan denda tagihan susulan yang wajib dilunasi kepada PLN, pihak berwenang tengah mendalami unsur pidana di balik dugaan pencurian tenaga listrik tersebut.
Apabila terbukti memenuhi unsur pelanggaran hukum, pemilik bangunan terancam jerat pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta pasal-pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Hingga berita ini diterbitkan, pihak redaksi masih berupaya menghubungi Kades Cibuntu terpilih maupun kuasa hukumnya guna meminta konfirmasi serta hak jawab terkait temuan tim P2TL PLN tersebut.
(Red)
