Rokan Hulu-Riau-Cakrawalanews
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) membatasi wartawan yang akan menghadiri Sidang Pleno Perhitungan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan di Hotel Sapadia, Selasa (16/07/2024) pagi. Ironisnya, pembatasan liputan wartawan itu dilakukan karena pihaknya hanya mengundang 15 media saja.
“Saya menilai Ketua dan Komisioner KPU Rohul kurang paham kemerdekaan pers karena itu kami mengecam KPU Rohul,” Tegas Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Cabang Rokan Hulu, Rian Alfian, Selasa (16/7/2024) sore saat ditemui di kediamannya.
Seharusnya KPU konsisten melaksanakan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terkait informasi kependudukan, namun kali ini KPU kurang menjalin kerja sama dengan Para Insan Pers yang Bertugas di Kabupaten Rokan Hulu, KPU itu memiliki kewajiban untuk memberikan informasi terkait kependudukan kepada masyarakat, Karena KPU tidak bisa bekerja sendiri, perlu adanya dukungan dari media ” Cetusnya
“KPU tidak memiliki daya jangkau yang begitu luas, sehingga kehadiran teman-teman media, pers atau jurnalis itu menjadi sangat penting, karena dari media informasi apapun bentuknya, tulisan, suara, gambar atau video menjadi sesuatu yang penting untuk disiarkan kepada Masyarakat di berbagai tempat, jadi peran media sangat penting bagi KPU, Oleh karena itu, KPU harus melakukan kerja sama dengan berbagai media.
“Peran media, pers, dan para jurnalis sangatlah diperlukan bagi KPU dan siaran teman-teman bukan hanya untuk memberikan manfaat bagi KPU, tetapi
pers itu juga bisa menjadi agen demokrasi, karena demokrasi dibangun berdasarkan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya adalah media”
Ditempat terpisah Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu Cepi Abdul Husen S.Pd, MM melalui Sekretaris KPU Rokan Hulu Rismandianto Ketika di konfirmasi terkait tudingan Diskriminatif Pada Puluhan Media Pihaknya mengatakan “Untuk membatasi orang yang meliput tidak hanya yang dibatasi adalah pihak media yang dijadikan peserta yang diberikan uang harian dan bantuan tranpor itu iya” Katanya
Pria yang dikenal dengan Panggilan Anto itu menambahkan untuk kita ketahui bersama, bahwa anggaran PSU berasal dari sisa anggaran pemilu tahap awal yang dilakukan optimalisasi, artinya memang anggaran KPU Rohul itu sangat terbatas sekali apalagi untuk kegiatan PSU ini terus terang. Tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk publikasi terutama melalui media luar.
Sesuai arahan KPU RI, kegiatan publikasi di setiap tingkatan agar memberdayakan dan memanfaatkan website dan media sosial resmi KPU termasuk tingkat KPU kabupaten/kota untuk menaikkan rating media KPU, “Ujarnya.‼️
Jika memang ada anggaran, kami juga akan mengundang rekan-rekan media, Seperti pada saat pleno Tingkat kabupaten pada saat tahap pemilihan awal kemaren “Kami sudah menganggarkan sebanyak 30 paket meskipun masih ada juga yang belum dapat menyampaikannya “Tidak sekarang ini memang tidak ada anggaran tersebut, akan tetapi kami tetap mengupayakan sebanyak 15 Wartawan.
“Untuk teknisnya sudah kami sampaikan kepada bagian teknis penyelenggara KPU Rohul, memang kami akui tidak mungkin semua akan bisa pasti akan ada juga yang tidak mungkin tidak akan bisa kami puaskan semua,” katanya.
Seperti yang saya sampaikan juga kepada kawan kawan yang lain. Anggaran kita cuma sebanyak itu, Kami sarankan agar kawan kawan bagi sesama pihak media saja berapa pun yang ada,akan tetapi saya dapat informasi, ada kawan media yang hadir tidak bersedia membagi, hormatilah yang ada.
hanya Karena ada yang bisa mengundang dan ada yang tidak, Terus terang kami juga cukup dipusingkan dengan hal seperti ini terus menerus sepertinya kawan tidak pernah mau mengerti dengan kondisi anggaran yabg ada
Maka kami sampaikan ke teman teman kalau bersedia berbagi, kami bayar dan untuk SPJ nya, kami butuh 15 orang yang menandatangani amprah.
Tapi kalau masih tetap berdebat dan tidak ada yang bersedia “Ya mau tak mau kita kembalikan lagi ke kas negara” Pungkasnya
Editor : Yasoruni laia
