Mentok, Cakrawala News,
Penegakan hukum di wilayah kabupaten Bangka Barat kembali menorehkan catatan dan tinta merah serta dipertanyakan masyarakat. Jumat, 25 Juli 2025
Hal ini setelah Tambang Ilegal Jenis User user yang berada dilaut Enjel Kemang Masem (KM) Desa Air Putih terus berlanjut dan terkesan menantang tanpa memperdulikan ketentuan hukum yang berlaku.
Terpantau selasa 22/07/25 hampir mencapai puluhan ponton jenis User- user yang sedang asik mencabik cabik laut enjel dengan cara merusak trumbu karang demi mendapatkan pasir timah tanpa adanya rasa takut dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
Masih ramai bang, APH seperti gak berani menindak, kayaknya sudah ada koordinasi dengan APH, makanya sampai kini aman-aman saja. Ujar AG, salah satu sumber asal Bangka Barat.
Informasi lain yamg berhasil diterima redaksi, adanya keterlibatan RH, oknum warga Kemang Masem (KM) yang diduga sebagai koordinator memberikan rasa aman kepada penambang saat bekerja ditempat tersebut, dengan cara memungut setoran 200rb /unit yang diminta perminggu oleh oknum tersebut.
RH yang telah beberapa kali naik dalam pemberitaan tersebut terkesan menantang dan tak takut dengan hukum yang berlaku, dirinya bahkan kembali disebut menjadi atau yang bertugas mengambil pungutan, dengan mengatas namakan uang tersebut untuk anak yatim dan para janda.
Namun berbeda halnya saat awak media bertanya langsung dengan salah satu sumber yang sengaja tak mau disebutkan namanya, ia mengatakan semua itu akal akalan RH saja.
“Ngerapek anak yatim dan janda, almarhum paman ku warga situlah ade la bini’e dan anak, hitunganya anak yatimlah, tapi saat kutanya ade dak bantuan dari R*H***, dijawab dakdela,” Ujarnya Kesal
Sambungnya, ” kate die pertama untuk ponton orang luar bai yang begawe yang dipungut, rupa’e kami orang desa Air Putilah bang, agik nak dipintala duit 200rb/unit padahal kami satu desa hitunganya,” Tambahnya
Sementara disiai lain, jejaring media inipun berusaha menguhubungi nomor RH untuk konfirmasi kebenaran kabar tersebut, dan demi berimbangnya sebuah pemberitaan namun sayang, tak ada tanggapan apapun darimya.
Tanggapan Praktisi Hukum
Fenomena inipun memantik dan memancing reaksi publik, salah satunya Suhendar SH MM dari Lembaga Hukum Indonesia (LHI)
Suhendar SH MM menyebut bahwa sudah menjadi tanggung jawab APH dalam hal penegakan hukum
Tambang Ilegal dilaut enjel dikoordinatori oleh Oknum? Kok APH diam saja. Kemanaaa APHnya? Apakah tidak tau atau pura-pura tidak tau?? Sindir Suhendar
Suhendar SH MM juga menyebut bahwa sisi penegakan hukum menjadi titik nadir pembangunan daerah.
Jika APH nya menya menye dan dak berani menindak suatu tindakan ilegal terstruktur, sistematis dan masif, wah ini bahaya Sekali. Bakal jadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan pembangunan suatu wilayah.
Harapan kami agar Polres Bangka Barat mampu segera menindaklanjuti hal ini, jangan sampai hal ini mencederai kepercayaan publik kepada Polri.
Hal Ini pun akan jadi atensi kami, akan kami laporkan dan akan kami kawal hal ini sampai tuntas. Tandas suhendar
Sementara dari sisi penegakan hukum, jejaring media ini masih dalam upaya konfirmasi kepada Polres Bangka Barat, namun sayang sampai berita tayang belum ada tanggapan resmi apapun yang berhasil diterima redaksi.
(Nely)
